LOMBOK UTARA, KanalNTB.co – Jelang akhir tahun Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara mendapat kabar gembira. Dana Rumah Tahan Gempa (RTG) yang diblokir BNPB, kini sudah dibuka. Dengan demikian pemda bisa menyalurkan sekitar Rp 241 miliar anggaran tersebut kepada masyarakat yang rumahnya belum terbangun usai dihantam gempa 2018 silam. Hal ini terungkap pada siaran pers yang dilangsungkan di Pendopo Bupati Lombok Utara.
Bupati H. Djohan Sjamsu mengungkapkan, pembangunan rencananya akan dikebut pada awal tahun demikian dengan dana yang masuk dalam SK susulan. Pihaknya meminta supaya ini bisa membangkitkan perekonomian di daerah yang ia pimpin khususnya ditengah pandemi. Kendati begitu, Politisi PKB itu menegaskan supaya memberikan ruang keseluruh aplikator tidak hanya sekadar dikerjakan oleh satu atau beberapa kelompok saja.
Baca Juga: Warga Sesait Pertanyakan Blokir Dana RTG Tak Kunjung Dibuka Pusat ke DPRD KLU
“Harapan saya pada BPBD pembangunan RTG jangan di fokuskan beberapa orang, harus dibagi habis kita khawatir bertumpuk pada beberapa orang saja. Alhasil RTG tidak bisa terbangun maksimal,” ungkapnya.
Masyarakat dipersilakan memilih dan memilah entah pembangunan rumah mereka menggunakan aplikator atau justru swakelola. Sebab dengan swakelola pun banyak contoh rumah yang sudah jadi dirasa bagus dan tidak kalah dengan yang sudah dibangun aplikator. Ia menginginkan supaya RTG bisa selesai, dengan begitu seluruh elemen baik pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, dan masyarakat harus bekerjasama dengan baik untuk proses pembangunan tahun depan.
“Inilah tekad kami salah satu janji yaitu ingin selesaikan pembangunan RTG. Swakelola sangat bagus, banyak contoh rumah. Jadi jangan dipaksa rakyat biar saja mereka merdeka memilih bangun sendiri silakan, lewat pokmas silakan. Supaya ini selesai, untuk yang belum dapat akan kita tangani melalui RTLH,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan menjelaskan dalam satu tahun belakangan banyak proses yang dilakukan dalam membuka blokir tersebut. Verifikasi dan validasi hingga pihak BNPB sendiri sudah berkunjung dan melihat secara langsung. Untuk memverifikasi puluhan ribu rumah dengan korelasi anggaran Rp 241 miliar dirasa bukan tugas mudah. Kendati dengan semangat kuat akhirnya hari ini dana blokir tersebut sudah bisa dibuka.
“Untuk verifikasi dan validasi puluhan ribu rumah butuh waktu dan kerja keras pada pertengahan Agustus kita sudah tetapkan SK. Perbaiki perlahanan hampir satu tahun ini, harus diakui pada SK susulan kemarin ada hampir 3 ribu rumah ditemukan tidak tepat sasaran tak memenuhi kriteria, itu yang kita perbaiki,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KLU M. Zaldy Rahardian menjelaskan, khusus penggunaan dana sisa RTG yang masuk dalam SK susulan tercatat 6.295 rumah, dengan total anggaran Rp 124 miliar. Sementara anggaran yang di blokir tercatat 6.321 unit dengan total anggaran Rp 117 miliar. Artinya, Pemda KLU menerima total anggaran pemanfaatan RTG senilai Rp 241 miliar. Setelah ini, ada beberapa proses tahapan yaitu pembagian buku rekening, pembentukan pokmas yang satu pokmas maksimal di isi 20 orang, pendebetan rekening pokmas, dan terakhir tahap pembangunan.
“Kita akan komunikasi dengan Bank kapan kesiapan untuk melakukan itu, sehingga kita bisa tetap berapa jangka waktu kita akan bagikan buku rekening itu. Selanjutnya, kita sudah koordinasi dengan AKAD bagaimana mengoptimalkan pembentukan pokmas,” jelasnya.
“Kami tidak akan melayani perselisihan antar aplikator. Karena jika kita layani pembangunan ini tidak akan selesai,” pungkasnya.
Pewarta: Eza
Editor: Hmn
