Carut-Marut KPBU Abal-Abal: Siapa berani TEGAS ?

0
558

Oleh: Wira Maya Arnadi (*)

Benar juga kata bijak “Proses tidak Akan Mengkhianati Hasil”. Sederhananya, apabila proses dilakukan dengan benar maka akan diperoleh hasil yang baik. Demikian pula halnya soal pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan. Apabila dilakukan dengan proses yang baik, maka muara hasil berupa kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat akan terpenuhi dengan baik.

Demikian pula halnya dengan keputusan Pemerintah Daerah KLU dalam hal ini PDAM Lombok Utara yang “konon” dianggap sebagai inovasi yakni melakukan KPBU dengan swasta (PT.TCN) untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Gili Indah. Mandeknya KPBU tersebut hingga hari ini, kurang lebih salah satunya disebabkan oleh proses yang salah dan penuh indikasi persoalan. 

Dibalik KPBU yang kesannya dipaksakan ini, sangat patut diduga ada “sesuatu” yang salah didalamnya. Berdasarkan penelusuran dan analisis yang kami lakukan, ada beberapa hal yang kiranya patut diduga bermasalah pada KBPU ini diantaranya: 

Pertama , Pengkondisian Lelang KPBU. Hal ini terlihat pada Dokumen Kualifikasi pada Lelang KPBU Nomor: 004/DOK.I/PI/KPBU-PDAM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017. Kejanggalan fatal dalam dokumen tersebut adalah soal persyaratan kualifikasi memiliki SIUP yang masih berlaku pada klasifikasi bidang Mekanikal, Elektrikal, Pipa, Alat Keselamatan Kerja, Barang Konstruksi Logam, Mesin, Bahan Kimia Kualifikasi Besar. Sama persis dengan SIUP yang dimiliki oleh PT.TCN. Semestinya sub bidang usaha yang digunakan adalah Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum. Maka, patut dipertanyakan kepada panitia lelang KPBU soal syarat kualifikasi yang terkesan dikondisikan tersebut.
Kedua , Dokumen Kontrak dan Adendum yang Amburadul.

Sebagai sebuah inovasi, kami sangat yakin dan percaya bahwa segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan KPBU ini disusun oleh para pakar yang berkompeten di bidangnya. Kesan ini seketika sirna saat kami memperoleh dokumen tersebut, mulai dari kontrak kerjasama sampai dengan Adendum yang ketiga kalinya diantaranya:

1) Dalam setiap dokumen Adendum mulai dari pertama hingga terakhir (ketiga) selalu yang menjadi dasar Adendum adalah Ketentuan Pasal 7 angka 7 tentang Pekerjaan Konstruksi Yang menentukan: Selama Masa Proses Konstruksi dan instalasi mesin RO jadwal pelaksanaan konstruksi dan instalasi hanya dapat diperpanjang jika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan keterlambatan serius dalam mencapai jadwal wajib penyelesaian yaitu: Peristiwa Cidera Janji PDAM Lombok Utara.

2) Faktanya dalam dokumen kontrak KPBU dimaksud, ketentuan Pasal 7 adalah Jangka Waktu Kerjasama. Sedangkan ketentuan Tata Cara Pekerjaan Konstruksi terdapat pada Pasal 5. 

3) Dasar setiap Adendum pada perpanjangan jadwal konstruksi dan instalasi adalah Peristiwa Cidera Janji PDAM disebabkan Keterlambatan Diterbitkannya Izin Operasional. Sementara Pasal 13 tentang Cidera Janji dan Ganti Rugi angka 1 menyebutkan bahwa: PDAM Lombok Utara dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi) bila tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian ini. Merujuk pada Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak angka 3 Kewajiban Pihak Pertama huruf c menyebutkan: Memfasilitasi segala proses pengurusan izin yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama. Artinya kewajiban PDAM adalah menfasilitasi pengurusan izin, bukan mengurus proses perizinan yang semestinya melekat sebagai kewajiban PT.TCN. Lalu dimana letak cidera janji PDAM? Secara materil Adendum kontrak kerjasama ini batal demi hukum.

4) Ketentuan Pasal 13 ayat (7) menyebutkan: Persyaratan mengenai cidera janji (wanprestasi) hanya akan terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan telah terlebih dahulu memberikan 3(tiga) kali teguran secara tertulis yang telah diterima secara resmi berdasarkan tanda resmi berdasarkan tanda bukti penerimaan surat. Periode surat teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga adalah masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Pertanyaannya, apakah surat teguran tertulis ini telah diterima secara resmi oleh PDAM sesuai periodesasi? Artinya, dengan tiga kali Adendum setidaknya harus ada 9 (sembilan) surat teguran tertulis kepada PDAM. Apabila tidak terpenuhi, maka secara formil Adendum Kontrak tersebut dianggap batal demi hukum.

Ketiga , KPBU sangat Sarat Kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan prosesnya yang sangat tertutup dan terkesan disembunyi-sembunyikan. Bagaimana tidak demikian, Bagian Ekonomi Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai pihak yang berwenang dan berkewajiban melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap kebijakan ekonomi daerah (salah satunya PDAM yang melakukan KPBU). Berdasarkan hasil ekspose di Hotel Mina Tanjung tanggal 25 Mei 2021 menyatakan bahwa: mulai dari proses perencanaan, pembahasan, bahkan sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah dilibatkan. Bahkan dokumen maupun surat menyurat kaitannya dengan KPBU ini sama sekali tidak pernah diterima. 

Inilah akibatnya, apabila kebijakan yang diambil oleh kekuasaan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Publik dianggap tidak perlu tahu menahu soal apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila proses dan pelaksanaannya dilakukan dengan benar, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai dengan menuangkan soal Pergantian Kepala Daerah tidak akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (4). Kecuali, ada hal lain dibalik KBPU ini….??? 


(*) Ketua LSM Amati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here