Dampak Sosial-Ekonomi Covid-19 Makin Menggila!!! Alokasi Belanja Fokuskan untuk menangani Dampak PPKM!!!

0
89
Kualitas NTB pasca TGB Dinilai Rendah, Partai Gelora Tawarkan Pemimpin Baru
Foto: Direktur Nusra Institut, Lalu Pahrurrozi,ST. (dok.pribadi)

Oleh: Lalu Pahrurrozi, ST (*)


Setiap tahun, BPS mengukur kemiskinan sebanyak dua kali, yaitu setiap bulan Maret dan bulan September. Pengukuran ini dilakukan melalui survei (dengan menggunakan sampel). Pengukuran pada bulan Maret dilakukan dengan sampel yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengukuran pada bulan September. Sehingga profil kemiskinan yang disajikan oleh BPS pada bulan Maret menjangkau kabupaten/kota. Sedangkan pengukuran pada bulan September, profil kemiskinan yang tersaji sampai skala Provinsi.

Catatan yang disampaikan BPS NTB pada Kamis, 15 Juli 2021 menunjukkan untuk periode Maret 2020 – Maret 2021 jumlah, dan persentase kemiskinan di NTB meningkat 32.769 orang atau setara bertambah 0,17 persen. Catatan peningkatan kemiskinan di NTB masih lebih baik dibandingkan dengan pencapaian nasional dimana kemiskinan meningkat cukup tinggi yaitu 0,36 persen.

Pengukuran kemiskinan periode Maret 2020 – Maret 2021 juga sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah dalam periode setahun. Sekaligus dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia sejak diakui masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Peningkatan kemiskinan dalam setahun ini tentunya mengkhawatirkan, padahal pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah berupaya mengintervensi Pandemi melalui berbagai program jaring pengaman sosial (JPS). Apakah jaring pengaman itu cukup kuat menghadapi gelombang Covid-19 yang makin menggila? Peningkatan kemiskinan sebesar 0,17 persen di NTB atau 0,36 persen di Indonesia memperlihatkan daya tahan masyarakat melemah.

Jika pengukuran itu dipersempit pada satu semester terakhir (periode September 2020 – Maret 2021), yaitu jumlah penduduk miskin di NTB meningkat sebanyak 615 orang dari 746.041 orang menjadi 746.656 orang, namun dari sisi persentase berkurang -0,09 point dari 14,23 persen menjadi 14,14 persen.

Pertanyaannya, mengapa kemiskinan periode September 2020 – Maret 2021 bisa berkurang? Ada sejumlah hipotesa yang bisa diajukan.

Pertama, dari sisi konsep, pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran. Jika seseorang sudah makan yang cukup (2.100 kalori terpenuhi), maka 75 persen kemiskinan di NTB diestimasi akan berkurang. Penjelasan itu juga diperoleh misalnya pada saat gempa melanda NTB, yang memukul perekonomian NTB, pengangguran bertambah. Namun kemiskinan berkurang 340 orang atau dari 14,63 persen menjadi 14,56 persen (September 2018 – Maret 2019). Salah satu penjelasan teknis yang mengemuka pada waktu itu, warga NTB yang menderita akibat gempa. Memperoleh banyak sumbangan pangan sehingga konsumsi pemenuhan kalori masyarakat relatif meningkat. Pada saat Covid-19 berlangsung, antara September 2020-Maret 2019, fenomena apa yang terjadi, sehingga kemiskinan berkurang -0,09 point? Apakah pasokan pangan warga makin berlimpah?

Kedua, kemungkinan yang bisa dilacak, respon masyarakat terhadap pandemi pada periode September 2020-Maret 2019 mulai melemah. Beberapa indikator bisa diajukan, misalnya aktivitas sosial ekonomi mulai longgar; pengawasan terhadap protokol kesehatan melemah, bahkan tak jarang pejabat publiknya sendiri melanggar protokol kesehatan; juga pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 yang diyakini “cukup berpengaruh” pada neraca rumah tangga. Mulai normalnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat ini “mungkin” berdampak positif pada peningkatan konsumsi masyarakat, yang ujungnya akan mengurangi kemiskinan.

Ketiga, pemerintah (utamanya pemerintah pusat) memiliki program perlindungan sosial dalam bentuk pembagian uang tunai (PKH, BST, BLT) yang mencapai 351 ribu KK. Maupun bantuan pangan (BPNT) yang mencapai 543 ribu KK. Intervensi program perlindungan sosial ini tentunya ikut membantu memperkuat daya tahan konsumsi rumah tangga, sehingga berperan mengurangi kemiskinan.

Akhirnya, dapatkah diyakini, antara September 2020 – Maret 2021 persentase kemiskinan berkurang? Dengan memahami kemiskinan itu 75 persen nya ditentukan oleh “kecukupan kalori”, maka fenomena satu semester terakhir dapat dirasionalisasi. Tapi apakah itu berarti isi dompet warga di NTB bertambah? Data pendapatan perkapitanya menunjukkan uang di “dompet” kita berkurang.

Rilis BPS pengurangan dari sisi persentase harus dilihat lebih utuh. Kemiskinan pada semester terakhir ini dapat dianggap sebagai “Hiburan statistik sesaat”, dengan menggilanya Covid-19 di Indonesia. Bahkan menjadi yang tertinggi di dunia, ancaman dan tantangan ke depan justru lebih berat. Pada waktu mendatang, uang untuk membagi bansos sudah menipis. Kehidupan warga makin susah, pengawasan melalui PPKM makin ketat, perekonomian nasional dan daerah makin merosot dalam; itulah tantangan yang nyata dan sedang berjalan. pemerintah mesti lebih waspada.

Maka mengejutkan bila kemudian ada yang mengambil diksi “kemiskinan menurun di tengah pandemi”. Ini semacam jualan lips servis. Mengambil sudut persentasi yang turun 0.09 poin, namun mengabaikan ada penambahan 32 ribu orang miskin ketimbang Maret 2020 silam.

Yang baik pasti akan menjadi baik tanpa framing. Bak kata pepatah, Langit tak pernah berteriak kalau dia tinggi.


(*) Direktur Nusra Istitute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here