Diduga Ada Intervensi Pemenang Proyek, Tiga LSM Demo ULP KLU

0
95
Diduga Ada Intervensi Pemenang Proyek, Tiga LSM Demo ULP KLU
Foto: LSM di KLU Demo. (KanalNTB)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Koalisi tiga Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) LIRA, LUCW dan Kasta menggelar aksi unjuk rasa (Demo) di depan Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (14/4). Pada aksi tersebut ketiga Lembaga itu menuntut agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan lelang ulang (Pembatalan lelang) karena mereka menduga ada persekongkolan dalam proses pemenangan proyek dan adanya intervensi pihak luar yang notabene bukan bagian dari penyedia jasa.

“Ini akan kita laporkan ke APH, kami menduga ada persekongkolan yang dilakukan kabag dan pokja sehingga tidak terciptanya persaingan yang sehat dalam lelang. Dan kami meminta APH mengusut adanya intervensi pihak luar yang notabene bukan penyedia jasa,” tegas Ketua LIRA KLU, Zainudin.

Baca Juga: Oknum Pejabat KLU Diduga Coba Suap Dua LSM Ini

Ia menilai ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh POKJA antara lain tidak mempedomani Perpres No.12 tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 12 Februari 2021 sebagai pegganti Perpres No.16 tahun 2018 di dalam proses tender proyek.

Ia juga menduga dokumen tender tidak sesuai aturan karena membuat persyaratan tambahan rekening koran, dan itu tanpa seijin pejabat pratama kab. Lombok Utara.

“Ini jelas melanggar Permen PUPR no.14 tahun 2020,” ujarnya.

Zainudin meyakini dalam aanwijzing tidak selesai dilakukan oleh Pokja karena hasil tanya jawab aanwijzing, tidak menyampaikan ada berita acara hasil aanwijzing dan tidak ada adendum aanwijzing padahal hasil aanwijzing merubah ketentuan Dokumen Pengadaan.

“Kami menduga Pokja ada bermain dan KKN karena yang dimenangkan no.urut lebih dari 10 besar dan 20 besar. Alasan pengguguran dokumen peserta lelang justru hal-hal yang tidak perinsip yang tidak mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak mempengaruhi mutu pekerjaan,” cetusnya.

“Ini tentu sudah melanggar Perpres No. 12 tahun 2021 sebagai pengganti Perpres No. 16 tahun 2018. Semua lelang yang dilakukan ULP KLU kami rasa tidak sah karena telah melanggar Permen PUPR No. 14 tahun 2020 yang mengatur tentang standar dokumen lelang,” tandasnya.


Penulis: Eza

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here