Diduga Berpotensi Rugikan Daerah, Pemda KLU Didesak Putus Kontrak dengan PT. TCN

0
341
Foto: Pembina LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Agus Salim(kanan). (KanalNTB.com)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Tidak adanya progres kerjasama (KPBU) pengelolaan air bersih di tiga gili (Gili Trawangan, Meno dan Air) antara Pemerintah Daerah Lombok Utara cq. PDAM Amerta dengan PT. Tirta Cipta Nirwana (TCN) sejak 2018 membuat Pemda didesak agar memutus kontrak kerjasama yang dinilai tidak jelas arahnya.

Pembina LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Agus Salim, Rabu (24/2) dalam jumpa pers menyampaikan, ada empat poin temuan berdasarkan kajian yang dilakukan AMATI, yang pertama merujuk pada proses lelang KPBU yang dirasa cacat hukum. Pasalnya status direktur PDAM kala itu merupakan Pejabat Sementara (Pjs). Dalam hal ini pihaknya justru mengambil kebijakan strategis melalui surat PDAM KLU Nomor: 359.59/PDAM-KLU/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 memerintahkan agar panitia lelang KPBU untuk segera melaksanakan proses.

“Itu satu, kemudian kami temukan dokumen yang amburadul karena persyaratan kualifikasi sama dengan SIUP yang dimiliki PT. TCN. Semestinya sub bidang usaha yang digunakan adalah penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum,” ungkapnya.

Dijelaskan, didalam kontrak KPBU disebutkan harga jual air oleh TCN sangat tinggi dan tidak masuk akal. Di mana perusahaan menjual Rp 34 ribu per meter kubik dengan kenaikan 8 persen setiap tahun secara kumulatif. Artinya, dengan masa kontrak 30 tahun maka harga air yang harus dibayar PDAM adalah Rp 316.787 ribu per meter kubik. Harga ini dirasa bukan standar harga jual air PDAM ke masyarakat sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh PDAM di Gili Air.

“Masih dalam dokumen perjanjian yang sama, PDAM berkewajiban membayar 80 persen dari total produksi air PT. TCN entah air yang digunakan pelanggan kurang dari yang telah diproduksi maka tetap saja dibayar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LSM AMATI Wiramaia Arnadi menegaskan agar pemerintah mengambil langkah serius untuk menyelamatkan PDAM dengan mengevaluasi PT. TCN. Pun demikian dengan pemutusan kontrak tersebut yang dirasa sangat merugikan daerah hal ini pula merupakan isi daripada rekomendasi BPKP beberapa tahun lalu yang tupanya diabaikan oleh Pemda Lombok Utara. Belum lagi berbicara izin yang sampai sekarang belum juga dikantongi demikian pula dengan kantor atau bangunan yang mengindikasikan aktivitas TCN di pulau nyaris tidak nampak.

“Tidak ada progres sampai saat ini adalah dasarnya sehingga menurut kami memang TCN tidak layak. Hasil ini akan kami berikan kepada Bupati terpilih setelah dilantik nanti,”tandasnya.

“Perlu juga dilakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PDAM Lombok Utara yang saat ini sedang sakit,” Imbuhnya.

Terpisah, Dirut PDAM Amerta Dayan Gunung Raden Waliadin mengatakan, Proses KPBU antara PT.TCN dengan Pemerintah Lombok Utara sudah berproses dan hampir final. Bahkan lanjutnya pada awal prosesnya, Pemda juga melibatkan Kementrian PUPR

“Persyaratan lengkap, AMDAL sudah selesai, tinggal IMB aja dalam waktu dekat keluar dan sudah bisa mulai.
Kalau untuk memutus kontrak dengan TCN itu kewenangan Pemda, karena kita hanya menjalankan aturan,”tukasnya.

Lebih lanjut Waliadin menegaskan, mengenai kontrak dan tarif air di tiga gili, pihaknya sudah minta pendampingan dari BPKP dan kemudian dituangkan dalam Perbup.

“Kami tidak bisa buat kajian masalah tarif, karena harus ada keuntungan untuk PDAM. Investor usul 34.000/M3
Sudah dihitung oleh BPKP, sosial sekitar Rp 27.000/M3, RT 34.000/M3, niaga 37.500 M3,”pungkasnya.


Penulis: Eza

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here