headlineHukrim

Diduga Fiktif, Temuan Perjalanan Dinas DPRD KLU akan Dilaporkan ke Kejati

LOMBOK UTARA, KanalNTB.co – Temuan perjalanan dinas anggota DPRD Lombok Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, akan dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian Sosialisasi dan Advokasi Transparansi Anggaran (KASTA) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Hal ini diungkapkan Ketua Kasta KLU Dedi Romi Harjo saat hearing di Ruang Komisi I DPRD Lombok Utara, Kamis (16/6).

Menurutnya, persoalan temuan perjalanan dinas ini diduga tidak hanya terjadi sekali dua kali. Namun temuan serupa cukup banyak terjadi kendati tidak sampai menguap di publik sebagaimana temuan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 195 juta tersebut. Untuk itu, pihaknya berinisiatif guna membawa persoalan temuan ini ke penegak hukum dalam hal ini Kejati NTB. Ini juga disebutnya sebagai konsekuensi yang tegas untuk menghukum oknum-oknum anggota DPR yang diduga menyalahgunakan uang rakyat tersebut.

“Kami akan buat laporan dan dalam waktu dekat akan masukan laporan ke Kejati NTB,” ungkapnya.

Dijelaskan Romi, sejauh ini anggota DPR dinilai terlalu nyaman menggunakan uang rakyat namun justru tidak ada feedback yang dihasilkan. Terlebih anggaran yang dikelola dan diduga menjadi temuan, tidak hanya berkutat pada perjalanan dinas saja. Melainkan temuan reses, transportasi, serta dana-dana lain agaknya cukup banyak namun tidak bisa diungkap secara gamblang. Demikian dengan Sekretariat DPR yang ia klaim terkesan menutup-nutupi perihal kelakuan buruk para wakil rakyat ini. Pasalnya, Romi meminta nama-nama anggota yang terlibat dalam temuan perjalanan dinas ini, namun oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) hal itu justru tidak ingin ia ungkap di publik.

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button