Dugaan Skandal Pengelolaan Dana Covid-19 di NTB, Kadikes Sebut akan Ulang Cek Data

0
242
Dugaan Skandal Pengelolaan Dana Covid-19 di NTB, Kadikes Sebut akan Ulang Cek Data
Foto: Nakes Covid 19. (dok)

MATARAM, KanalNTB.com —¬† Pengelolaan dana covid 19 pemprov NTB di tahun 2020 diduga menyimpang. Kesalahan yang sama tampaknya akan kembali terjadi tahun 2021 ini. Seperti disampaikan sebuah sumber internal dinas terkait bahwa penggunaan dana covid 19 berdasarkan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seharusnya dana Covid hanya diperbolehkan dilakukan di Dinas Terkait (Dikes, red.) namun prakteknya itu ditempatkan di dinas berbeda.

Kesalahan yang sama rupanya hendak kembali dilakukan namun gelagatnya sudah mulai tercium. Anehnya  dalam beberapa kali dengar pendapat di rapat DPRD NTB Udayana Pemprov belum mau terbuka mengenai anggaran yang fantastis tersebut. Hal ini seperti tidak ingin dibantah dengan alasan akan mengecek kembali datanya.

Baca Juga: Gubernur Zul Tegaskan Varian Baru Covid India Belum Masuk, Himbau Warga Tetap Waspada

Sumber itu menyebut bahwa sesuai PMK  dana covid 19 itu diperuntukkan hanya untuk penangan vaksin.

” PMK nomor 17 tidak ada diperkenankan menempatkan dana covid di dinas lain, harus dinas terkait yakni di Dikes. Aturan PMK dana itu untuk distribusi vaksin, nakes, gudang penyimpanan,” beber sumber tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat hal ini juga dipertanyakan dewan. Namun Dikes saat mengikuti hanya mengutus kabid yang tak berani membeberkan jumlah bantuan dana pusat untuk daerah.  Yang disampaikan hanya jumlah distribusi vaksin yang sudah diterima.

“Alokasi vaksin 500 ribu yang baru didroping 506.200 dosis 1 dan 2,” ungkap perwakilan Dikes Provinsi NTB tersebut.

Dari Dikes juga menyebut bahwa insentif petugas vaksin dianggarkan dari pemerintah pusat sejumlah Rp 4,9 miliar dan Rp 43 miliar untuk tenaga kesehatan (nakes) covid.

Penelusuran KanalNTB juga bahwa sampai  sekarang insentif yang disebutkan untuk tenaga kesehatan (Nakes) ternyata belum sepenuhnya diterima. Lantas apa dasar Dikes menyebut anggaran tapi belum juga melengkapi insentif nakes.

Salah satu nakes yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan bahwa untuk tahun 2021 ini insentif nakes hanya baru dibayar dua bulan saja selebihnya belum.

“Tahun 2020 semua sudah dibayar insentifnya. Tetapi untuk tahun 2021 baru bulan satu dan dua,” ungkap sumber tersebut.

Selain itu sumber KanalNTB ini juga mengungkapkan bahwa insentif hanya diperuntukkkan bagi nakes yang ada di ruang isolasi pasien covid saja namun yang lain tidak dapat.
“Kalau semua diberikan rata insentif sih gak akan ada iri sesama nakes. Ini yang diberikan hanya nakes di ruang isolasi covid saja,” ungkap sumber tersebut.

Sumber tersebut juga melaporkan telah menemukan jumlah dana covid khususnya untuk vaksin terjadi defisit. Lantas tiba tiba berubah sekejap.

“Berapakah penyerapan anggaran atas vaksin?. Ditemukan ada Rp 352 miliar defisit , tiba tiba berubah jadi Rp 392 miliar setelah dua hari,” ungkapnya penuh tanya.

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Fikri Hamzi, menyebut bahwa akan melihat kembali data dan kaitan ketidak hadirannya di DPRD karena pada saat yang sama ada rapat juga dengan Wakil Gubernur.

“Saya chek data nya.
Kemarin rapat di Polda dengan bu wagub waktu bersamaan,” kelit Hamzi.


Pewarta: Punk

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here