Inspektorat NTB Luruskan Laporan Dugaan Kerugian Negara di Program Beasiswa LN

0
774

MATARAM, KanalNTB.co — Kabar kurang sedap menghantui pemprov NTB terkait dugaan kerugian negara dalam program Beasiswa Luar Negeri (LN) dan Publikasi di Biro Humas dan Protokol. Hal ini juga disanggah Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi NTB, Ibnu Salim.

Indikasi korupsi yang dilaporkan adalah soal Belanja Jasa Publikasi pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang tidak sesuai ketentuan tahun anggaran 2020 dan indikasi korupsi belanja Beasiswa kepada masyarakat berprestasi belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku tahun anggaran 2020 di Pemprov NTB oleh Direktur LSM GARUDA M. Zaini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: GM Lombok Plaza Antusias Sambut WSBK dan MotoGP, Siapkan Diskon untuk Kamar Hotel

“ Berkenaan dengan laporan elemen masyarakat (LSM Garuda) yang melaporkan kegiatan pemerintah yang diduga ada indikasi penyimpangan, khususnya program bea siswa dan kegiatan kehumasan, maka dari perspektif  Laporan Hasil Pemeriksaan, saya ingin mengatakan bahwa, program beasiswa ini sudah diaudit dan diperiksa terinci oleh BPK RI perwakilan NTB yang masuk dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020,” jelas Ibnu Salim, Jum’at (22/10).

Ibnu Salim menyebut program beasiswa kepada masyarakat berprestasi  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 tahun 2020.

“Semua dilaksanakan sesuai dengan aturan yang secara teknis dikelola Dinas Dikbud sebesar Rp. 29.239.000.000, dengan realisasi Rp. 26.370.330.932, yang peruntukannya untuk  bantuan Beasiswa Mahasiswa NTB yang berprestasi melalui seleksi oleh tim dengan tujuan perguruan tinggi Luar dan Dalam Negeri,” jelasnya.

“Program ini sudah diaudit oleh BPK dengan temuan terdapat kelebihan pembayaran komponen biaya beasiswa sebesar Rp. 87.030.000, adapun temuan ini sudah disetor lunas  ke kas daerah. Artinya sudah tidak ada temuan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah, termasuk kegiatan kehumasan terdapat temuan kelebihan pembayaran jasa publikasi sebesar Rp. 3.000.000, yang juga telah lunas disetor ke kas daerah,” sambung Ibnu

Ibnu juga menegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB meminta kepada Dinas terkait untuk meningkatkan kualitas verifikasi kelengkapan dokumen siswa yang mendapatkan program beasiswa dan dokumen pembayarannya.

“Untuk optimalisasi program yang bertujuan meningkatkan IPM NTB secara bertahap dan berkelanjutan, Pemprov diminta untuk meningkatkan kualitas verifikasi kelengkapan dokumen siswa dan dokumen pembayarannya, meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program ini, karena program ini baik sekali bagi upaya meningkatkan wawasan SDM  anak- anak NTB, karena mendapatkan kesempatan belajar di luar Negeri seperti di Malaysia, Polandia, Ceko, Sudan, Rusia. Dan bahwa ada kekurangan administrasi tentu menjadi evaluasi oleh pengelola agar kedepan lebih baik lagi,” ujarnya.


Pewarta: Punk

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here