headlineHukrim

Kemendagri – KPK Ingatkan Kepala Daerah di NTB Tak Lakukan Korupsi

MATARAM, KANALNTB.COM – Kementerian Dalam Negeri mengingatkan seluruh pasangan calon kepala daerah mulai gubernur, bupati, walikota yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2018 di seluruh Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat untuk menghindari dan tidak menggunakan praktek politik uang, korupsi dan politik yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

“Pasangan calon mampu menghindari praktek politik identitas, politik uang, melakukan ujaran kebencian, ras dan antar golongan (SARA),” kata Pelaksana Tugas Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih saat acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah di NTB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/5).

Ia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada yang berintegritas tidak lain ditujukan untuk hadirnya pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Pimpinan daerah yang amanah dan mampu melaksanakan janjinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Sri Wahyunigsih, menyebutkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dilaksanakan di 171 daerah, meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota yang di ikuti 556 pasangan calon kepala daerah, 57 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, selanjutnya 331 bupati wakil bupati dan 173 Walikota. Dari jumlah 459 di pasangan calon diusung parpol 126, dan calon di usung dari jalur perseorangan.

“Ajang Pilkada ini kita sambut dengan baik, praktek demokrasi yang santun dan beretika dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ucap Sri Wahyuningsih.

Menurutnya, Kemendagri sendiri telah mengeluarkan indeks pelaksanaan pemilu, salah satu indikatornya dari pemerintah mampu pihak lainnya menciptakan pemilu yang damai.

“Untuk pilihan selanjutnya ditentukan penyelenggara dan kontestasi dan partisipasi pemilih. NTB katagori kerawanan rendah oleh KPU pusat patut di apresiasi,” tegasnya.

Karena itu, ia secara tegas meminta pasangan calon kepala daerah untuk melaksanakan Pilkada yang bersih dan menghindari praktek KKN dan money politik. Termasuk, tidak hidup bermewah-mewahan.

“Junjung tinggi kepercayaan masyarakat,” tandas Sri Wahyuningsih.

Sementara itu, Dirut Litbang KPK Wawan Wardiana, juga mewanti-wanti pasangan calon kepala daerah untuk menjauhi perilaku koruptif. Tidak hanya itu, KPK juga berharap Pilkada serentak 2018 mampu menghadirkan pemimpin yang bersih dan memiliki integritas.

Menurutnya, untuk mencegah perilaku korupsi dibutuhkan komitmen pimpinan daerah. Karena, dari banyak kasus yang ditangani KPK, khususnya perilaku korupsi di instansi pemerintah dimulai dari atasan yang tidak komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

“Ini terbukti, di awal-awal baik. Tapi setelah itu korupsi. Kalau di atas komit maka di bawah-bawah pun pasti tidak main-main. Tapi kalau di atasnya sudah main-main, maka ke bawahnya pun juga akan main-main,” katanya. (Pur)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button