MATARAM, KanalNTB.co – Pengamat Politik dari Universitas 45 Doktor Alfisahrin menegaskan bahwa keinginan Calon Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menciptakan transisi yang mulus akan terwujud. Seperti yang didengungkan saat mendatangi Pendopo Pj Gubernur NTB Hassanudin bila hari. Namun untuk menerapkan tidak adanya jual beli jabatan akan sulit.
Doktor Alfi masih menemukan sejumlah kendala dalam menerapkan tiadanya jual beli jabatan.
“Saya kira setengah dari keinginan pak Iqbal untuk menciptakan transisi kekuasaan yang aman, tertib dan smooth akan segera terwujud. Namun, soal tidak ada jual beli jabatan saya kira menjadi tugas yang sulit di tengah proses politik yang transaksional. Apalagi partai koalisi pengusung Iqbal – Dinda cukup gemuk. Sehingga sulit terhindar dari konflik kepentingan internal,” ungkapnya, Kamis (5/12).
Harapan Iqbal untuk transisi pemerintahan yang smooth akan berlangsung baik karena didukung oleh sejumlah indikator politik. Pertama, karena instabilitas dan kondusifitas daerah pra dan pasca pilkada sukses dijaga. Sehingga pilkada berlangsung aman dan terkendali.
Kedua, perolehan hasil suara akhir pak Ikbal-dinda berdasarkan perhitungan quick qount unggul dan dinyatakan menang dari dua paslon lain.
Sehingga tidak ada alasan konstitusi dan antropologis untuk ditolak. Ketiga, paslon 01 dan 02 sudah memberi ucapan selamat kepada paslon Iqbal-Dinda sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dari rival politiknya. Artinys secara semiotika politik kemenangan pasangan ini telah resmi diakui secara terhormat dan bijaksana,”terangnya.
Hal ini menandakan bahwa proses Pilkada dan demokrasi lokal telah makin matang. Peralihan kekuasaan yang berlangsung smooth memang menjadi syarat utama yang diperlukan gubernur baru untuk membangun proses konsolidasi internal dan penataan birokrasi yang lebih akuntabel dan proporsional.
Sulitnya menghindari transaksional dalam jual beli jabatan karena faktor lobi, negosiasi dan akomodasi kepentingan para pihak memiliki saham besar dalam kemenangan paslon 03 ini. Sehingga butuh komitmen dan political will yang kuat dari pak iqbal untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
“Pak Iqbal sebagai gubernur baru dengan jam terbang yang minim di birokrasi daerah takutnya akan kalah saing dengan kuat dan banyaknya tekanan dari parpol pengusung,”tegasnya.
Sedangkan untuk menciptakan merit sistem di birokrasi NTB, belum sepenuhnya yakin itu dapat direalisasikan.
“Salah satu sebabnya karena kultur politik dan demokrasi di NTB yang masih paternalistik. Faktor adanya relasi kuasa dan pragmatisme diantara gubernur dan partai politik pengusung akan sulit menerapkan marit sistem,”terangnya.
Pertarungan kepentingan elite di internal maupun eksternal yang menginginkan orang-orangnya menempati posisi dan jabatan strategis akan berujung pada akomodasi dan bagi-bagi jabatan. Ini telah menjadi kultur umum dalam birokrasi politik lokal.
“Jual beli jabatan potensinya tetap ada karena sulitnya mengatur irisan-irisan kepentingan para pihak yang telah berkontribusi pada kemenangan Iqbal-Dinda,”terangnya.
Penerapan merit sistem di NTB akan menuai tantangan bagi Iqbal. Beberapa faktor yang menyulitkan terealisasi pertama, karena keberadaan orang dalam sebagai pengatur. Kedua, adanya dominasi elite. Ketiga, perbedaan latar belakang etnis, ekonomi, dan geografi. keempat, masih tingginya elitisme birokrasi.
“Sehingga merit sistem kadang masih menjadi retorika di tengah kuatnya nepotisme dan plutokrasi kita wait and see,”terangnya.
Pewarta: Punk
Editor: Hmn
