Pro Kontra Isu Masuknya Retail Modern di KLU, Ketua BPC HIPMI : Setuju, Wabup : Perlu Dikaji

0
710
Pro Kontra Isu Masuknya Retail Modern di KLU, Ketua BPC HIPMI : Setuju, Wabup : Perlu Dikaji
Foto: Ketua BPC HIPMI KLU, Rama Kuswandaru (kanan), Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto Ridawan (kiri). (KanalNTB)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Kabar perusahaan retail modern akan masuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belakangan santer menjadi perbincangan di tengah tengah masyarakat. Bahkan, isu pro kontra muncul di berbagai laman sosial masyarakat seperti facebook dengan tanggapan yang beragam. Ada yang menanggapi positif maupun negatif.

Menanggapi itu, Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) KLU, Rama Kuswandaru mengamini jika perusahan retail modern masuk ke Lombok Utara. Alasannya, keberadaannya nanti bisa memberikan warna bagi kemajuan pembangunan KLU dan tidak sebagai pesaing UMKM. Tapi justru bisa bergandengan dengan UMKM juga.

Baca Juga: Hari ke-4 Safari Ramadhan, Wabup Lombok Utara Sapa Jama’ah Masjid Darussalam Gerepek

Menurutnya, istilah mematikan sektor usaha kecil menengah itu sebtulnya hanya pemikiran negatif saja. Buktinya, banyak perusahaan retail yang berdiri di hampir semua daerah tanpa ada riak- riak di lapangan justru dinilai memberi kontribusi bagi Daerah. Jika dibandingkan dengan Tambak Udang yang tidak begitu signifikan dalam mengangkat PAD KLU dengan lahan yang di butuhkan luas sedangkan tenaga kerja sedikit.

“Maksud saya, akan sangat bermanfaat apabila sektor UMKM kita bersandingan dengan perusahaan-perusahaan retail itu. Kendati, UMKM yang ingin di sandingkan itu harus sesuai dengan yang diinginkan juga dan Disitulah peran pemda memberikan edukasi agar apa yang akan ditampilkan di retail-retail modern tersebut tidak asal-asalan,”ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto Ridawan mengaku informasi itu belum ia terima. Karena isu itu hanya dibahas di media sosial dan tidak dari pemerintahan.

“Saya bukan kapasitas setuju atau tidak, tetapi apa yang apa mau disetujui sedangkan tidak ada pembahasan diatas meja. Meski demikian, itu membutuhkan kajian terlebih dahulu dampak positif dan negatif bagi masyarakat,”ujarnya.

“Yang jelas itu belum ada kami bahas di tingkat pimpinan, itu isu hanya beredar di media sosial saja,” kelitnya.


Penulis: Eza

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here