headlinePolitik

Rapat Pansus, Eksekutif dan Legislatif di KLU “Kompak” Tak Hadir

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Rapat pansus raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 yang dijadwalkan, Kamis (4/7) rupanya urung terlaksana. Penyebabnya lantaran sejumlah pejabat yang tergabung dalam TAPD dan juga sejumlah anggota dewan secara kompak tidak hadir. Hal ini disesalkan oleh Ketua Pansus Kardi.

Menurut politisi demokrat ini, undangan sudah disampaikan sebelumnya melalui pihak sekretariat dewan kepada instansi yang bersangkutan. Namun rupanya, pada jadwal pelaksanaan jam 09.00 Wita pejabat yang diundang belum menampak batang hidungnya. Demikian dengan sejumlah anggota pansus yang terkesan ogah-ogahan masuk kantor.

“Kita harap pansus ini berjalan hari ini, tapi jika teman-teman (anggota pansus) tidak hadir tentu tidak qorum. Tapi sampai sekarang tidak ada yang hadir, dan pemerintah juga tidak hadir. Artinya kami hanya berdua dengan pak dian (Ketua Komisi I DPRD KLU), ya mau bilang apa,” keluhnya.

Dijelaskan politisi yang juga duduk di Komisi III DPRD KLU ini, rapat pansus kali ini cukup krusial. Mengingat LPJ bupati 2018 ini merupakan tolak ukur dan barometer untuk dijadikan refrensi pembangunan di tahun 2020. Maka itu agenda yang sejatinya dijadwalkan guna member masukan, mengevaluasi, dan mendengar sumbang saran tersebut agaknya urung terlaksana.

“Ini tolak ukur kita, maka perlu rasanya kita berdebat, berdiskusi, saling memberikan sumbang saran dengan pemerintah. Kita harap dari eksekutif jika ada jadwal dari sekretariat mohon direspon,” pintanya.

“Begitupula dengan pansus, karena kita sudah di SK-kan jangan seperti inilah, kita semua merasa punya kesibukan. Tapi kesibukan kita itu ya di kantor ini, bukan diluar,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota pansus Ardianto yang juga Ketua Komisi I DPRD KLU turut menyesalkan kejadian ini. Di mana baik pihak eksekutif maupun legislatif seolah tidak memiliki tanggungjawab terhadap kinerja mereka sendiri. Padahal, khusus anggota pansus, mereka sebelumnya juga telah melakukan kunjungan kerja.

“Kawan-kawan harus punya tanggungjawaban moral, pimpinan harus control dan mengingatkan. Karena kalau kita terus begini, besok kita punya tugas yang lain. Kalau saya akan berakhir massa jabatan saya, saya siap sebab saya sudah sanggup apalagi sudah melakukan kunjungan kerja,” jelasnya.

“Perda pertanggungjawaban APBD 2018 setelah di audit oleh bpk menyangkut laporan keuangan ini penting sekali. Karena jika ini belum selesai, kita tidak bisa masuk membahas APBD perubahan. Sementara APBD perubahan itu sendiri berdasarkan ketentuan undang-undang paling lambat 30 September harus ditetapkan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, ke depan baik dewan maupun pemerintah supaya lebih komit lagi untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka.

Baca Juga:

“Saya harap kepada kawan-kawan semua di DPR baik sekarang, maupun yang baru nanti intinya kita punya tanggungjawab moral. Karena kita bukan wakili satu atau dua orang, tapi ribuan. Tentu kita harus pertanggungjawabkan itu,” pungkasnya.

(Eza)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button