Sejumlah OPD di KLU Belum Kembalikan Kerugian Negara

0
128
Inspektur Inspektorat KLU, Zulfadli. (ist)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Progres pengembalian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk anggaran tahun 2020. Saat ini sedang menunggu revisi Surat Keputusan (SK) Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) oleh APIP Insfektorat Lombok Utara. Demikian disampaikan Inspektur Inspektorat KLU, Zulfadli.

“Masih ada yang belum mengembalikan. Saat ini sedang kami susun SK PT- TGR. Insya Allah kita percepat minimal akhir tahun ini rampung dan ada hasilnya, ” ungkapnya.

Zulfadli mengatakan, dari sejumlah OPD yang belum mengembalikan kerugian negara, diantaranya yakni Disbudpar, PUPR, RSUD, DPRD. Dengan total temuan berkisar kurang lebih 400 juta, rata rata temuan itu hasil dari program fisik, kecuali pada Sekertariat DPRD.

“Yang sudah itu cuma Disprindagkop, ” bebernya.

Kendati demikian diakuinya, terjadi perubahan terhadap mekanisme pengembalian hasil audit itu tidak lagi seperti tahun lalu. Perubahan itu diakibatkan lantaran hasil audit tersebut dikembalikan terlebih dahulu ke Dinas Pendapat dan Keuangan Daerah (DPKAD). Untuk selanjutnya dirincikan, barulah kemudian dibuatkan SK TP- TGR, terangnya

“Temuan ini belum kita bisa peroses masih ada revisi SK TP.TGR, (-red) dan menunggu data rincinya dari DPPKAD, ” Katanya.

Pada temuan dugaan perjalanan kunjungan kerja (Kungker) fiktif DPRD nilainya mencapai ratusan juta. Olehnya menyatakan pengembalian tersebut nantinya akan dikembalikan sekertariat Dewan karena pengalokasianya melalui sistem kas daerah. Namun secara kewajiban pengembalian dilakukan masing-masing anggota dewan, jelasnya

“Pengembalian tetap memalui Sekertariat DPRD, hanya saja kewajiban masing masing anggota Dewan nantinya yang akan mengembalikan”, bebernya

Setelah rampung audit, nantinya akan ada surat pertanggung jawaban mutlak yang diberikan ke pihak bersangkutan. Terkait waktu pengembalian biasanya membutuhkan waktu hingga 60 hari. Jika tidak bisa dikembalikan rekomendasi selanjutnya diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jika dalam 60 hari rekomendasi pengembalian itu tidak dilakukan. Maka di tindak lanjuti ke APH, (-red). Dipastikan maksimal diselesaikan hingga desember tahun ini,”.

Selain itu di beberapa desa jajarannya kini mulai menindaklanjuti laporan sejumlah dugaan penyelewengan. Salah satunya ialah pembangunan gedung futsal desa Kayangan dan beberapa desa lainnya, tutur mantan kepala BPKD itu

“Untuk bangun futsal di desa kayangan saat ini baru terbit Surat Perintah Tugas (SPT), (-red). Dalam waktu dekat sudah berprogres setidaknya mengaudit suplayer ini juga permintaan kepala Desa Terkait”. Pungkasnya.


Pewarta: Eza

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here