MATARAM, KanalNTB.co – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan pengujian PCR hewan yang selama ini masih bergantung pada Bali. Ia mengatakan bahwa NTB sebenarnya sudah memiliki alat PCR, namun sebagian peternak masih harus mengujinya di luar daerah karena belum optimalnya regulasi daerah.
“Kami sudah menerima keluhan dari peternak, termasuk melalui Pak Abdul Rauf. Padahal peralatan PCR sudah kita punya, namun pelaksanaannya belum maksimal,” tegasnya, Selasa (15/4).
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD NTB berencana segera mengajukan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, guna mendukung pelaksanaan PCR di NTB agar lebih efektif dan menguntungkan daerah.
“Insya Allah, kami akan ajukan revisi perda agar pelaksanaan PCR hewan bisa langsung dilakukan di NTB dan memberikan kontribusi pada PAD,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Dr. Basri Mulyani, yang turut menyuarakan pentingnya laboratorium PCR hewan mandiri di NTB. Ia menyoroti fakta bahwa selama ini, PAD dari pengujian PCR justru mengalir ke Provinsi Bali.
“Kalau PCR dilakukan di Bali, otomatis PAD yang dapat Bali. NTB harus punya sendiri dan punya regulasinya juga,” ujar Basri.
Basri mengingatkan bahwa NTB memiliki banyak tenaga ahli peternakan berkualitas, bahkan lulusan luar negeri, yang dapat diandalkan untuk mengelola laboratorium hewan secara profesional.
“Kita punya SDM lulusan Australia, ini harus dimanfaatkan oleh Gubernur NTB untuk memperkuat sektor peternakan dan kemandirian daerah,” tandasnya.
Selain mengangkat isu retribusi dan PAD, Basri juga menekankan bahwa ketersediaan laboratorium lokal akan mempercepat distribusi sapi ke Jawa serta meningkatkan kesejahteraan peternak NTB secara langsung.
Pewarta: Punk
Editor: Hmn
