Wabup Dany Karter Febrianto Ridawan Minta Maaf ke Warga KLU

0
147
Wabup Dany Karter Febrianto Ridawan Minta Maaf ke Warga KLU
Foto: Wakil Bupati KLU, Dany Karter Febrianto Ridawan memberikan keterangan mengenai kasus yang dihadapi, Senin (28/09/2021). (KanalNTB)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Wakil Bupati Lombok Utara, Dany Karter Febrianto Ridawan, akhirnya angkat bicara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Mataram. Dalam konferensi pers yang digelar Senin, (27/9) pihaknya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lombok Utara demikian rasa terimakasih lantaran dukungan yang tak henti-hentinya mengalir.

Dany mengungkapkan, terkait dengan status hukum dalam kasus yang menjeratnya sebagai tersangka adalah bahwa proyek tersebut terlaksana pada tahun 2019 lalu. Kala itu posisinya sebagai staf konsultan pengawas. Artinya, dengan demikian pihaknya juga menyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban sebagai konsultan pengawas sesuai dengan kapasitas dirinya.

“Saya meminta maaf terhadap seluruh masyarakat Lombok Utara atas pemberitaan beberapa hari terakhir. Dan saya mengucapkan terimakasi kepada masyarakat Lombok Utara atas semua. Insyallah saya meyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban saya sebagai konsultan pengawas,” ungkapnya.

Terkait kasus ini pihaknya juga mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum kejaksaan tinggi. Dirinya menegaskan akan menghormati segala proses hukum yang berjalan pun langkah hukum kedepan. Pihaknya dalam menghadapi kasus ini tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dan sekali lagi ia meminta dukungan pada masyarakat Lombok Utara.

“Saya menghormati proses hukum dan langkah-langkah hukum ke depan,” katanya.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmara mengaku dalam kasus ini pemda tidak memberikan bantuan hukum. Bukan tanpa alasan, pasalnya kasus tersebut berjalan sebelum Wakil Bupati Dany menjabat sebagai orang nomor dua di Lombok Utara. Beda halnya manakala kasus tersebut membelit saat ia sudah ditetapkan sebagai wabup.

“Bantuan hukum diberikan hanya pada ASN dan pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu yang harus kita pahami. Sementara kasus wabup ini berjalan pada saat ia menjabat sebagai staf konsultan, ini yang harus dibedakan. Sehingga pemda tidak dalam kapasitas memberikan bantuan,” jelasnya.

Adapun Penjabat Sekda Lombok Utara Anding Dwi Cahyadi menambahkan, dengan ditetapkannya Wabup sebagai tersangka maka dipastikan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan saat ini. Bupati dan Wabup pun Sekda sudah membagi tugas yang jelas maka demikian entah ada proses hukum ataupun tidak, tidak akan mengganggu eksistensi birokrasi di daerah.

“Sehingga tidak ada istilah untuk tidak berjalannya pemerintahan apapun yang terjadi. Tentu pada saat proses pembagian nanti ada hal hal yang mungkin rasanya perlu dicari atensi kita semua nanti akan dibicarakan khusus,” tandasnya.


Pewarta: Eza

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here