Warga KLU Ngamen ke Istana, Perjuangkan Alas Hak Tanah dan Pembangunan RTG

0
233
Warga KLU Ngamen ke Istana, Perjuangkan Alas Hak Tanah dan Pembangunan RTG
Foto: Perwakilan masyarakat Lempajang Zatmiko saat berada di depan gedung Istana Presiden. (dok)

LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – Warga Lempajang, Desa Rempek Darusalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperjuangkan alas hak tanah yang tak kunjung selesai dari tahun 1980. Mereka bahkan sampai ngamen ke Istana Presiden di Jakarta guna mendapat kepastian akan hak kepemilikan tanah yang diduga masuk kawasan hutan dan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) karena sebagian warga disana masih tinggal di hunian sementara (Huntara).

Perwakilan masyarakat Lempajang Zatmiko yang ditemui wartawan, kemarin mengungkapkan, terkait dengan permasalahan tanah yang sampai saat ini tak kunjung selesai, pihaknya bersama 3 orang warga setempat memutuskan mendatangi pemerintah pusat untuk mencari kepastian.

“Kami juga didampingi kuasa hukum dari LBH yakni pak Fery Puad,” ungkapnya.

Pertama lanjut Zatmiko, pihaknya mendatangi Istana Presiden bersama dengan rombongan 5 orang. Sesampai disana ia bertemu dengan kepala staf preside (KSP) yakitu Pak Ngabalin.
Dari KSP pihaknya langsung dierahkan ke bidang sosial yang namanya ibu Anggi.

“Kemudian kami diarahkan lagi ke kementerian kehutanan yaitu ke Ibu Menteri Nurbayanti Bakar. dengan segala upaya bagaimana proses tentang penyelesaian kasus yang ada di wilayah Rempek ini bisa selesai,”katanya.

Tidak sampai disitu, dari Kementerian Kehutanan pihaknya diarahkan lagi ke kementerian Planologi, sehingga pada 14 Oktober kemarin ia bersama rombongan kemudian dipanggil oleh Dirjen dan langsung diaudiensi sesuai dengan surat yang pihaknya layangkan.

“Kami bertemu dengan tujuh instansi terkait guna penyelesaian masalah tanah warga di desa rempek,”ujarnya.

“Sekarang ini dari pemerintah provinsi sampai pusat berupaya dan meramu bagaimana sistem penyelesainnya. Tapi setelah kami diaudiensi oleh dirjen planologi pusat sehingga dalam waktu dekat ini kami akan mendapatkan hasil,” imbuhnya.

Zatmiko menjelaskan, di Desa Rempek Darusalam jumlah masyarakatnya yang terdaftar itu sekitar 700 kepala keluarga (kk), dan mereka hampir semua sudah mendapatkan rekening untuk mendapatkan RTG, namun, pembangunan tersebut tidak bisa terealisasi lantaran terhambat alas hak tanah.

“Yang mendapat rekening di wilayah Lempajang saja sekitar 100 kk lebih. Kita yang berjuang atas alas hak tanah ini sekitar 300 kk lebih,”jelasnya.

Lebih lanjut Zatmiko menegaskan, terkait persoalan ini adalah murni perjuangan masyarakat sehingga, pihaknya sampai ke Pemerintah Pusat menggunakan biaya sendiri hasil urunan masyaramat bukan di backup dari Pemda setempat.

“Kami tidak mau nanti ini dijadikan bahan politik kan sekarang ini adalah musim pilkada di KLU. Sekali lagi saya tegaskan ini adalah murni perjuangan masyarakat bukan dari pemerintah maupun oknum yang ingin memanfaatkan momen untuk meraih simpati masyarakat,” tandasnya.


Penulis: Eza

Editor: Hmn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here