Gempa Lombokheadline

Warga Sesait Pertanyakan Blokir Dana RTG Tak Kunjung Dibuka Pusat ke DPRD KLU

LOMBOK UTARA, KanalNTB.co – Masyarakat Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) hearing ke kantor DPRD KLU, Senin (20/12). Kedatangan para penyintas “Gempa Bumi Lombok” itu guna mempertanyakan kapan realisasi bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dijanjikan Presiden Joko Widodo akan diselesaikan pemerintah.

“Ini sudah mau tahun keempat, kapan RTG yang dijanjikan Presiden ini akan selesai, kami sudah lama tidur di rumah beratap terpal, ” ungkap Pendi salah seorang tokoh masyarakat Desa Sesait.

Baca Juga: Banjir Akibatkan Jembatan Putus dan Pintu Air Jebol, PUPR KLU Janji Bangunkan Lagi Warga

Pendi menegaskan, kedatangan masyarakat ke gedung dewan yang terhormat ini hanya untuk mencari kepastian dan mencari tahu apa penyebab rumah warga tak kunjung diselesaikan, serta penyebab dana bantuan tersebut masih diblokir oleh BNPB pusat.

“Kami hanya ingin memastikan apa kendala pemerintah sehingga dana untuk pembangunan rumah warga masih di blokir, kalok memang kita dapat kapan kita akan diberikan dan kalau kita tidak di kasi apa alasanya,” ujarnya.

Pendi berhap melalui hearing ini masyarakat bisa mendapat kepastian. Ia juga berharap DPRD dapat menyuarakan aspirasi masyarakat ini ke pemerintah daerah maupun pusat.

“Dari hering ini kami berharap ada jawaban kepastian dari pemerintah, ” katanya.

Menanggapi hal itu kepala Pelaksana BPBD KLU M.Zaldi Rahadian mengatakan, untuk penyelesaian RTG ini sebenarnya pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya termasuk memenuhi seluruh persyaratan yang di minta BNPB pusat.

“Kita sudah turuti semua permintaan untuk persyaratan dari BNPB, muali dari kelengkapan data hingga krosscek fisik dilapangan, ” tegas Mantan Kadis DLHPKP itu.

Zaldy menjelaskan, tersendatnya penyelesaian RTG ini disebabkan oleh diblokirnya anggaran dana siap pakai (DSP) sebesar 117 Miliar dan dana sisa itu untuk kebutuhan pembangunan RTG sejumlah 13 rubu rumah dengan semua kategori,mulai dari Rusak Ringan (RR), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Berat (RB).

“Ada 117 miliar dan dana sisa itu untuk kebutuhan penyelesaian 13 ribu rumah yang saat ini danayana masih di blokir BNPB. Ini yang masih kita berkerja keras agar dana ink bisa digunakan,” jelasnya

Pemblokiran DSP sendiri terjadi pada tahun 2020 lalu, untuk membuka kembali belokir tersebut pihaknya pada tahun 2021 Sesaui perintah BNPB kembali melakukan proses verifikasi dan validasi atas sejumlah data RTG pada usulan tahap dua.

Meski demikian dirinya tetap optimis dana yang diblokir tersebut akan segera dibuka, pasalnya, sudah beberapa kali dari pemerintah pusat telah melakukan kunjungan langsung untuk memastikan kebenaran data dan progres fisik, seperti utusan dari Kantor Setaf Kepersidenan (KSP), Inspektorat Utama BNPB, Deputi 3 dan 4 (Tim Gabungan.red), artinya seluruh proses sudah dilakukan tinggal masyarakat menunggu kesimpulan dari BNPB.

“Kami sudah banyak menerima kunjungan dari pemerintah pusat, semua proses sudah kami lakukan tinggal kepastiannya kami kembalikan ke BNPB kapan akan dibuka blokir tersebut menjadi kewenangan mereka bukan di kami.,” pungkasnya.

Hering Puluhan masyarakat tersebut diterima Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH didampingi Wakil Ketua Mariadi, S.Ag dan sejumlah anggota lainnya termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Zaldi Rahadian, ST.


Pewarta: Eza

Editor: Hmn

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button