LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, secara resmi membuka Musrenbang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara tahun 2019 dengan tema Percepatan Pembangunan Pertanian dengan Peningkatan Produksi Hasil melalui Sinergitas Antarsektor, Rabu (27/2).
Musrenbang itu dihadiri pula oleh Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, MH, Ketua DPRD KLU H. Burhan M Nur, SH, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, para Staf Ahli Setda KLU, Kepala OPD Lingkup Pemda KLU, para Camat, Gapoktan, dan tamu undangan lainnya.
Baca Juga:
- PKS Rahasiakan Pasangan Baru Zukieflimansyah di Pilgub NTB
- Muzihir : Hanya Pasangan Uhel-Asrul Resmi Daftar di PPP
- Diam-diam Pj Gubernur Lalu Gita Bareng Sukiman Datangi DPP PPP, Ini Kata Gita
- Pengamat : Zul-Rohmi Jilid 2 Sikap TGB Pribadi, Bukan Sikap Perindo dan NWDI
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, menyampaikan, pihaknya menyambut baik Musrenbang ini dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dan menjadikan Musrenbang sebagai wadah musyawarah perencanaan yang partisipatif dan integratif.
“Pertanian merupakan sektor besar di KLU, Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri, sehingga mesti berpikir bersama. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya secara integratif,” ungkapnya.
“Kelapa dan hasil Perikanan yang kita coba kerjasamakan. Malaysia siap untuk berinvestasi. Kalau kita dalam posisi siap untuk merespons apa yang mereka inginkan, mereka siap langsung mendatangkan kapal-kapal,” imbuhnya.
Bupati juga menjelaskan terkait usaha-usaha lainnya telah menyepakati dan merencanakan sebagaimana visi dan misi (bupati dan wakil bupati) yaitu 10.000 Wira Usaha Baru (WUB), dikarenakan berbagai macam halangan terutama regulasi.
“Sebenarnya, setiap tahun sudah kita anggarkan 15 milyar untuk 5 ribu WUB dengan pertimbangan bantuan modal sebesar 3 juta rupiah perwirausaha. Namun, selama ini regulasi kita belum memungkinkan untuk memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Lanjutnya, paradigma WUB itu diubah, yaitu setiap usaha yang pihaknya berikan dalam bentuk sarana usaha melalui SKPD yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Najmul menjelaskan, dengan pembangunan pertanian inilah yang diharapkan sebagai daya ungkit untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Terkait harga pupuk subsidi yang tinggi, pihaknya akan mencarikan solusi terbaik dengan adanya penyediaan dana talangan.
“Kemarin kita sudah menyediakan dana talangan pada Disperindagkop. Jika memang kebutuhan pupuk itu terbatas maka kita upayakan membeli pupuk untuk diberikan kepada petani. Untuk kesetabilan harga pupuk harus didukung, bagaimana memperpendek jarak antara petani kita dengan para pengusaha pertanian,”tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP) KLU Ir. H. Nanang Matalatta dihadapan peserta Musrenbang menyampaikan Musrenbang bertujuan memaksimalkan usulan-usulan program prioritas dalam rancangan Renja pertanian yang tertuang dalam Renstra dan indikator-indikator capaian kerja.
“Pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, luas wilayah KLU 80.953 Ha terdapat luasan sawah seluas 8.304 Ha, lahan kering 41.875 Ha dan lahan bukan sawah seluas 30.774 Ha jadi suatu kewajaran hampir 80 persen masyarakat KLU bergerak bidang pertanian,” papar mantan Asisten Bidang Pemerintahan itu.
Ditambahkannya, DKPP, pada tahun 2018 beberapa komoditas mengalami penurunan produksi seperti jagung 2017 sebesar 62.535 ton pada tahun 2018 menurun jadi 50.095. Kacang Tanah dari 8.500 ton menjadi 6.700. Disisi lain ada juga komoditas yang meningkat produksi salah satunya padi, pada tahun 2017 sebesar 68.623 ton meningkat menjadi 77.126 ton demikian juga bawang merah, cabe keriting, dan tomat.
Untuk menjadikan pertanian KLU sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, perlu upaya dukungan modal usaha, peningkatan ketersedian sarana prasarana penunjang, peningkatan kapasitas, pendampingan oleh masing-masing sektor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar penyedia kebutuhan petani dan penampung hasil.
Kegiatan Musrenbang yang membahas tentang program kegiatan pembangunan pada aspek Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan program prioritas RPJMD tahun 2019 kali ini diikuti oleh 200 orang dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini dilaksanakan satu hari dengan agenda sidang pleno dan sidang kelompok. Menyelaraskan prioritas dan sarana pembangunan dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran RPJMD,”tandasnya.(Eza/Hms)
