LOMBOK UTARA, KanalNTB.com – 10 Desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang belum lama ini definitif akan diberikan anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Bantuan ini diberikan mengingat saat ini desa desa tersebut masih mengandalkan anggaran dari desa induk yang nominalnya pun tidak seberapa. Demikian diungkapkan Kepala DP2KB dan Pemdes Lombok Utara, H. Kholidi, Kamis (6/8).
Menurut Kholidi, rencana pemberian anggaran kepada sepuluh desa tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 10 persen yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja, persoalan teknis pembagian masih akan dirumuskan kembali.
“Bagaimana desa bisa betul mandiri sehingga ada komitmen pemda untuk siapkan anggaran tahun depan,”ungkapnya.
“Tentu dengan adanya penambahan ini alokasi akan berkurang yang tadinya 33 desa kini jadi 43 desa. Maka pembagiannya (ADD) 60 persen dibagi rata dan 40 persen dibagi secara proporsional menimbang wilayah dan jumlah penduduk,” imbuhnya.
Dijelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa yang ada di Lombok Utara mereka mengakui jika tak masalah meski harus anggarannya terpotong. Asalkan bagaimana operasional sepuluh desa persiapan tersebut berjalan. Maka dari itu, Kholidi optimis tidak akan muncul persoalan di kemudian hari.
“Sepanjang memenuhi aturan semua kepala desa tidak keberatan. Karena ini demi kelancaran sehingga tidak lagi memberatkan desa induk,”jelasnya.
Untuk mengawali pembagian tersebut pihaknya, lanjut Kholidi, berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dukcapil Lombok Utara dan BPN Lombok Utara untuk mempersiapkan sejumlah dokumen. Ini mencakup batas wilayah, jumlah penduduk, beberapa inventaris aset yang ada di desa baru. Setelah ini selesai kemudian akan diajukan pada pembahasan APBD murni 2021 mendatang.
Baca Juga:
- PKS Rahasiakan Pasangan Baru Zukieflimansyah di Pilgub NTB
- Muzihir : Hanya Pasangan Uhel-Asrul Resmi Daftar di PPP
- Diam-diam Pj Gubernur Lalu Gita Bareng Sukiman Datangi DPP PPP, Ini Kata Gita
- Pengamat : Zul-Rohmi Jilid 2 Sikap TGB Pribadi, Bukan Sikap Perindo dan NWDI
“Setelah dirumuskan nanti berupa deskresi terhadap Bupati yang mengeluarkan kebijakan edaran dan perbup supaya jalannya desa bisa berjalan baik,” pungkasnya.
